TIMESULSEL.COM, SENGKANG ( SULSEL ) — Kekosongan dokter di Kecamatan Keera terjadi sejak tiga tahun lalu. Saat ini, Puskesmas Keera hanya mendapat bantuan dokter dari Pitumpanua selama dua hari kerja.
bagaimana mau memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kalau dokter tidak ada.
Hal inilah yang mendasari KNPI bersama Karang Taruna keera meminisiasi pertemuan serta dialog dengan warga bersama forkopimcam kecamatan keera untuk meminta kepada pemda agar ada dokter bertugas dan berdinas di Kecamatan keera.
Perttemuan tersebut di aula puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) keera di kelurahan ballere , Selasa, 16 Juni 2020 siang tadi
Acara tersebut dilanjutkan dengan Deklarasi Masyarakat Keera Siap Menerima dan Menjaga Dokter yang dihadiri utusan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Wajo
yang diundang secara khusus untuk menerima dan mendengar aspirasi masyarakat Keera. Juga hadir kepala puskesmas keera Ruslan,S.Kep,Ns.M.Kes,Kepala desa /lurah ,tokoh masyarakat keera.
Ketua KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Keera Abdul Wahab Dai,S.S membacakan beberapa tuntutannya ,meminta kepada pemda wajo menempatkan dokter dipuskemas keera untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat keera.
Kami masyarakat Kecamatan Keera bersiap menerima dan menjaga siapapun dokter yang bertugas dan berdinas puskemas Kecamatan Keera,” katanya
Penyediaan sarana dan prasarana bagi dokter yang akan bertugas uMenolak isu adanya penolakan dan keengganan para dokter bertugas di Keera dan meminta pemerintah mempercepat peningkatan fasilitas di Puskesmas Keera.
‘’Kami memohon maaf kepada para dokter yang pernah bertugas di Keera jika sekiranya ada sikap dan prilaku masyarakat Keera yang kurang berkenan. Meski tidak dapat dibuktikan, isu penolakan dan keengganan para dokter bertugas karena adanya isu horor yang sering menimpa dokter di Keera,’’jelas abdul wahab dai seloasa
Pada kesempatan tersebut Kepala Puskesmas Keera Ruslan ,S.Kep,Ns.M.Kes,menyampaikan bahwa selain dokter, puskesmas keera juga tak punya apoteker dan analis kesehatan. Padahal obat tidak dapat dikeluarkan tanpa persetujuan apoteker.
Sementara ketua LPMK Kelurahan ballere,Hakim,SH menegaskan fasilitas dipuskesmas keera sudah sangat perlu dibenahi dan ditingkatkan agar pelayanan kesehatan bisa maksimal kepada masyarakat,” ujarnya
Pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Keera tahun lalu, seorang peserta sempat mengutarakan keluhannya kepada Wakil Bupati Wajo Amran yang hadir saat itu. Pada Musrenbang tahun ini, secara informal warga juga mengutarakannya ke Bupati Wajo Amran Mahmud perihal kekosongan dokter
“ Kami meminta pemerintah mempercepat saja peningkatan fasilitas di Puskesmas Keera, misalnya rumah dinas dokter dan yang lainnya, Mungkin saja gegara fasilitas yang membuat mereka tidak betah,” harap hakim .
Camat Keera Andi Ahmad Ridha ,s.stp dalam kesempatan tersebut menjelaskan, dia akan berusaha melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh camat sebelumnya untuk menghadirkan dokter di puskesmas kecamatan keera.
“ Komunikasi telah saya buka kembali dengan Dikes kabupaten wajo. Semoga ada jalan,” ujarnnya berharap.
Tahun ini, dalam pendaftaran CPNS pada formasi dokter, tak satupun yang memilih Puskesmas Keera sebagai calon wilayah tugas. Inilah yang menjadi tanda-tanya besar bagi masyarakat Keera, sehingga menduga-duga keengganan mereka bertugas di Keera, meski dugaan itu tidak dapat dibuktikan,” tambahnya.
Dalam dialog tersebut, Kepala Polsek Keera iptu Nasrul ,s.sos menyatakan siap mengamankan dokter yang bertugas di Keera. Isu ketakutan dokter di Keera itu mitos.
‘’ memang kita tidak bisa mengabaikan cerita-cerita insiden yang pernah menimpa dokter di Keera.
tidak ada bukti yang valid bisa membuktikanya, terangnya
Surat pernyataan sikap Masyarakat Keera sendiri ditandatangani oleh ketua KNPI KEERA Abdul Wahab , Agustan KE dari Inrello dan Wahyuddin, Kepala Desa Pattirolokka. Deklarasi tersebut akhirnya diserahkan ke Yudistira, perwakilan IDI. “Sebetulnya kita harus memperbanyak komunikasi. Misalnya pernyataan tentang penolakan pasien rujukan korban kecelakaan di RSUD Lamaddukelleng, itu tidak benar! Yang benar adalah, sarana yang tidak menunjang sehingga kami tidak dapat menerimanya,” bela Yudistira.
Jadi kalau kepala bocor, lanjutnya, ya harus berobat di luar Wajo. “Jadi bukannya kami menolak, alat yang tidak ada!,” pungkasnya.
Dia pun mengakhiri dengan mengajak masyarakat Keera untuk memperbanyak komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi.
Editor : Muin