JAKARTA – Setelah mengusulkan kenaikan pajak motor untuk membayar utang Kereta Api Cepat China, kini pemerintah mengusulkan pengenaan iuran dana pariwisata kepada masyarakat. (Sumber : Lukman Hakim)
Presiden Jokowi, semakin banyak mendapat kritik atas kebijakan ekonomi terbarunya yang dianggap membebani rakyat.Â
Setelah mengusulkan kenaikan pajak motor untuk membayar utang Kereta Api Cepat China, kini pemerintah mengusulkan pengenaan iuran dana pariwisata kepada masyarakat.
Menurut kritikus, kebijakan ini menjadi bukti bahwa uang rakyat habis digunakan untuk membayar utang luar negeri.Â
“Mengapa rakyat terus diperas?” tanya postingan @msaid_didu di jejaring X yang dilansir, Senin (22/4/2024), mulai resah dengan kebijakan ekonomi terbaru pemerintah.
Rencana ini menuai beragam tanggapan, dengan sebagian besar mengkritik bahwa beban ekonomi rakyat semakin bertambah.Â
“Yg pasti tidak semua pengguna transportasi pesawat dlm rangka wisata … bisa saja ada yg pulang krna keluarga atau orng tua sakit atau meninggal dunia tapi tetap dimintakan iuran pariwisata … Miris memang konsep pungutan iuran yg irasional …,” sebut @Lanun_1017.
Meski pemerintah berargumen bahwa langkah ini penting untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara, namun kebijakan ini tetap menjadi sorotan publik. ***
