TIMESULSEL.COM, SOFIFI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).
Dalam upaya menggenjot pendapatan aali daerah, terutama Provinsi Maluku Utara (Malut) atas penggenjotan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk itu, BPKPAD tidak tinggal diam dalam upaya mencari sumber-sumber pendapatan baru.
Tidak hanya itu, BPKPAD juga bakal mengoptimalkan pendapatan daerah dibidang pajak
Baik pajak parkir berlangganan, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Dan pajak galian C, bahkan sudah disepakati 10 kepala daerah yang ada di Maluku Utara.
“Prinsipnya kita bantu kabupaten/kota, sehingga pendapatan asli daerah di kabupaten/kota itu bisa meningkat.
Alhamdulillah, direspon baik kabupaten/kota dan terobosan ini diharapkan berjalan baik ke depannya.
Kita juga diapresiasi oleh KPK,” aku Kaban PKPAD Malut, Ahmad Purbaya kepada media ini di Sofifi beberapa waktu lalu.
“Kita juga berterima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Malut yang telah memfasilitasi dan mendorong kerja sama ini berjalan dengan baik,” sambungnya.
Selain itu, menurut Purbaya, dalam rangka mengoptimalkan PAD sudah dapat dilaksanakan pada tahun 2021.
“Jadi tahun ini sudah mulai jalan,” janjinya. (*).