WAJO — Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Dirga Dwi Putra, menggelar reses di Desa Walanga, Kecamatan Penrang, pada Selasa (15/4/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat setempat, termasuk Camat Penrang, PPK Penrang, PPL Desa Walanga, Kepala Desa, serta Kepala Dusun Bakke.
Dalam pertemuan tersebut, Dirga berhasil menampung beragam aspirasi dari masyarakat setempat yang menyampaikan kebutuhan mereka di berbagai sektor pembangunan.
“Kegiatan reses ini merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan berupaya merealisasikannya melalui program-program pembangunan,” ujar Dirga saat ditemui di lokasi kegiatan.
Berbagai usulan masyarakat mencakup beberapa sektor penting, mulai dari pertanian, pendidikan, hingga infrastruktur dasar. Majja, salah seorang warga, mengusulkan adanya bantuan TR2, sementara Safri menyampaikan kebutuhan akan percetakan sawah untuk meningkatkan produktivitas pertanian di desa tersebut.
Tenri Ompo mengajukan proposal bantuan untuk kelompok usaha perempuan yang bergerak di bidang penjualan campuran dan peternakan. Dia juga menyoroti pentingnya rehabilitasi ruang kelas TK Negeri 7 Penrang yang kondisinya sudah memprihatinkan.
Tidak ketinggalan, Hj. Andi Mudria menyampaikan beberapa usulan sekaligus, yakni bantuan benih ikan, pembangunan pagar SDN 148 Bakke, serta kelanjutan pembangunan paving blok di TK Negeri 2 Penrang.
Aspirasi lainnya datang dari Faisah yang mengharapkan adanya program bedah rumah untuk warga kurang mampu. Baso Ansar mengusulkan bantuan sumur bor, sementara Semmi meminta bantuan pompa air sawah untuk menunjang kegiatan pertanian. Besse Darmawati turut menyampaikan kebutuhan akan benih padi berkualitas untuk petani setempat.
“Semua aspirasi ini akan saya bawa ke rapat kerja DPRD dan diteruskan ke dinas terkait agar bisa dimasukkan dalam program pembangunan mendatang,” tegas Dirga.
Kegiatan reses ini merupakan bagian dari upaya DPRD Wajo untuk memastikan pembangunan di daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.(Humas DPRD Wajo)