JAKARTA – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menyebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dua kali menolak tawaran menjadi menteri di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Keterangan ini Cecep sampaikan saat dihadirkan sebagai saksi meringankan (a de charge) dalam sidang dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.
Cecep mengatakan, kemenangan PDI-P dan terpilihnya Presiden Jokowi sebenarnya tidak terlepas dari kontribusi Hasto sebagai sekjen partai besar itu Hasto justru menolak jabatan menteri dengan posisi kewenangan yang strategis.
“Itu di 2014 Pak Hasto ditawari Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) dan 2019 ditawari Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) tapi tidak diterima,” kata Cecep, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2025).
Sebagaimana diketahui, dengan dukungan mesin partai PDI-P dan koalisi, Jokowi berhasil menjadi presiden dua periode.
Alih-alih menjadi pejabat negara, kata Cecep, Hasto lebih memilih mengurus partai, karena memandang mengurus organisasi partai politik sama terhormatnya dengan menjadi pejabat negara seperti menteri, kepala daerah dan wakilnya.
“Itu sama hormatnya dalam pandangan beliau,” tutur Cecep. Pihaknya melihat organisasi partai yang baik merupakan kunci untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas.
“Jadi, dua variabel ini yang kemudian saya kira jadi alasan Pak Hasto ini tidak berkenan juga (menjadi menteri). Jadi, lebih memilih bekerja untuk membesarkan partai,” ujar Cecep.