MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai melakukan pendataan calon penerima program iuran sampah gratis. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot dalam memastikan bantuan kebersihan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan bahwa tim DLH saat ini tengah melakukan pendataan langsung ke lapangan. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi warga yang berhak menerima program secara objektif.
Kami memprioritaskan warga dengan daya listrik 450 kWh terlebih dahulu. Setelah itu, baru beranjak ke rumah-rumah dengan daya 900 kWh,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi, pada Ahad (13/4).
Ia juga menegaskan bahwa program ini ditujukan khusus bagi warga kurang mampu, bukan untuk kalangan ekonomi menengah ke atas.
Kalau listrik di rumahnya 6.000 kWh, jelas itu bukan sasaran program. Kita ingin meringankan beban warga miskin kota,” tegasnya.
Aturan Baru dan Tantangan Armada Sampah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ferdy Mochtar, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan dua Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur mekanisme retribusi dan skema tarif sampah.
Kami sudah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda untuk mempercepat penerbitan Perwali tersebut,” ujarnya.
Namun, tantangan di lapangan tidak sedikit. Ferdy menyebut sekitar 200 dari 417 armada pengangkut sampah saat ini dalam kondisi tidak layak operasional. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas layanan kebersihan.
Idealnya, kami butuh minimal 400 armada yang aktif. Tapi banyak kendaraan sudah uzur dan sulit diperbaiki,” tuturnya.
Menurut Ferdy, solusi jangka panjangnya adalah pengadaan armada baru. Meski demikian, ia menyebut bahwa warga pada dasarnya bersedia membayar iuran, asalkan pelayanan pengangkutan sampah berjalan konsisten dan berkualitas.
Yang penting bagi warga adalah sampah mereka diangkut secara rutin,” tambahnya.
Dengan diluncurkannya program iuran sampah gratis ini, Pemkot Makassar berharap dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin kota sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan kebersihan wilayah.