MAKASSAR – Sejumlah civitas di Kawasan Kantor Bersama (KKB) Makassar menggelar pertemuan penting untuk menolak kebijakan sentralisasi riset, Kamis pagi, 24 Oktober 2024.
Pertemuan ini bertujuan untuk mengemukakan aspirasi mereka dan mencari solusi bagi tantangan yang dihadapi akibat penempatan periset di Jakarta.
Dalam pertemuan ini, KKB Makassar merumuskan tiga sikap, yakni Makassar Menolak Sentralisasi, akan membuat Policy Brief tentang alternatif sistem kerja BRIN sebagai antitesis Rancangan Kepka, serta akan menggelar gerakan melawan secara kreatif.
Ketidakpuasan ini mencuat setelah LTH mengumumkan kebijakan baru terkait homebase unit kerja pada apel pagi, 7 Oktober lalu. Kebijakan itu mencakup pergeseran sivitas ke homebase unit di Jakarta, serta opsi-opsi lain yang dianggap memberatkan.
Salah satu periset menegaskan, mereka tidak hanya ingin mengkritik, tetapi juga mengusulkan alternatif yang konstruktif.
“Kami ingin suara kami didengar oleh pimpinan tertinggi,” ujarnya.
Periset dari KKP menyatakan, Makassar memiliki kapasitas untuk menjadi homebase regional, dengan dukungan sekitar 300 civitas di KKB.“Kami percaya KKB bisa berfungsi sebagai pusat riset yang mandir,” katanya.
Periset lainnya juga menyuarakan pentingnya kolaborasi antarpeneliti dari berbagai disiplin ilmu.
“Misalkan ada kelompok riset 10 org dengan satu rumpun kepakaran, maka mereka bisa berkumpul untuk kerja-kerja akademik. Jadi, tidak harus sama kelompok risetnya. Kita juga akan memperkuat kelompok riset yang sesuai dengan passion,” katanya.
Beberapa periset lain merekomendasikan pendekatan mediasi dengan Komisi X DPR, termasuk demonstrasi damai untuk mengekspresikan penolakan mereka.
“Suara dari Sulawesi Selatan sangat penting agar didengar oleh DPR, mengingat ada perwakilan dari daerah ini,” tambah seorang periset.
Dalam diskusi ini, beberapa periset dari bidang perikanan juga menyampaikan keprihatinan mengenai minimnya fasilitas di Cibinong, yang berdampak pada penelitian air payau.
Mereka menegaskan, KKB adalah lembaga multidisiplin yang dapat mendukung penelitian secara efektif.”Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pimpinan: penolakan untuk pindah dan pengakuan Makassar sebagai homebase regional,” tegas mereka.
Diskusi yang dihadiri sekitar seratus orang ini berlangsung alot dan seru. Semua sepakat untuk tidak berpindah ke pusat. Mereka juga telah berkoordinasi dengan rekan-rekan di daerah lain, yang juga menolak kebijakan ini.
Dalam waktu dekat, KKB Makassar akan merampungkan policy brief untuk memperjuangkan hak mereka dalam dunia penelitian.
Selain itu, mereka juga sepakat untuk membuat gerakan secara kreatif sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan sentralisasi. Aksi ini adalah langkah nyata menuju masa depan riset yang lebih inklusif dan terdesentralisasi. (*/)