JAKARTA — Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, resmi dicabut sementara oleh Mahkamah Konstitusi Thailand setelah terseret skandal percakapan telepon dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
Dalam rekaman yang bocor ke publik, Paetongtarn terdengar menyapa Hun Sen dengan sebutan “Paman” dan melontarkan kritik terhadap seorang komandan militer Thailand.
Klip tersebut memicu kemarahan publik dan mendorong munculnya petisi yang menuntut pencopotannya dari jabatan.Mahkamah Konstitusi saat ini tengah mempertimbangkan permohonan pemecatannya.
Paetongtarn, 37 tahun, merupakan perempuan kedua yang menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand. Ia berasal dari keluarga politik paling berpengaruh di negeri Gajah Putih.
Ayahnya, Thaksin Shinawatra, adalah seorang konglomerat sekaligus mantan PM yang digulingkan dalam kudeta militer pada 2006.
Ia mengasingkan diri selama lebih dari 15 tahun sebelum kembali ke Thailand tahun lalu.
Dikenal dengan nama panggilan “Ing”, Paetongtarn merupakan anak bungsu Thaksin. Ia telah menyaksikan langsung pasang surut karier politik sang ayah.
Saat masih berusia 8 tahun, ia mendampingi Thaksin ketika menjabat Menteri Luar Negeri.Di usia 20 tahun, ia harus bersembunyi di safe house saat militer Thailand mengerahkan tank ke Bangkok untuk menggulingkan pemerintahan ayahnya.
Dua tahun kemudian, ia melihat sang ayah meninggalkan Thailand untuk menghindari vonis kasus korupsi.Karier politik Paetongtarn secara resmi dimulai pada 2021, ketika ia bergabung dengan Partai Pheu Thai sebagai direktur komite inovasi dan inklusi.
Dua tahun kemudian, ia memimpin kampanye partai untuk pemilu dan maju sebagai salah satu dari tiga kandidat perdana menteri.
Ia berjanji mengakhiri dominasi pemerintahan yang berakar dari militer di bawah kepemimpinan mantan Jenderal Prayuth Chan-ocha.
Paetongtarn juga berjanji akan memutus siklus kudeta yang telah lama menghantui keluarganya, Thaksin digulingkan pada 2006 dan tantenya, Yingluck Shinawatra, digeserkan militer pada 2014.
Namun ironisnya, kini pemerintahan yang dipimpinnya justru terbentuk melalui koalisi dengan kelompok konservatif pro-monarki.Mereka lah pihak yang selama ini dianggap sebagai lawan politik utama keluarganya.
Thaksin sendiri disebut telah mencapai kesepakatan politik tahun lalu yang memungkinkannya kembali ke Thailand meski masih menghadapi dakwaan korupsi.
Sementara sekarang putrinya sedang menghadapi tekanan publik dan ancaman pencopotan akibat skandal telepon yang kini menguji legitimasi serta stabilitas kepemimpinannya sebagai PM.