WAJO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Wajo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo pada Jumat (9/5/2025). Rapat dipimpin oleh anggota DPRD, A.D. Mayang
RDP tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, anggota legislatif, serta sejumlah pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pada kesempatan tersebut, HMI menyampaikan bahwa berdasarkan data di lapangan, mereka telah menemukan banyak anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi
Untuk itu, mereka meminta pemerintah daerah agar menyelenggarakan pendidikan gratis, selain itu HMI juga meminta agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru, utamanya guru non ASN (Honorer)
“Berdasarkan data lapangan, kami menemukan kasus sejumlah anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Kondisi ini terus berulang dari tahun 2023 hingga 2024,” ujar Ketua HMI Cabang Wajo, Edil adhar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, Alamsyah menjelaskan bahwa pendidikan gratis saat ini masih mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Sekitar 60 persen dana BOS digunakan untuk membayar honor guru. Kami memiliki 400 guru ASN dan 987 guru non-ASN. Guru yang telah bersertifikasi sebanyak 2.079 orang,” paparnya.