SULUT – Pdt Billy Johanes pertanyakan dana hibah semua organisasi yang mendapat jatah dari Pemprov Sulut.
Hal tersebut diungkapkannya saat mendatangi Polda Sulut bersama para pendeta GMIM dan keluarga yang mengaku dari kampung Pdt Hein Arina, salah satu tersangka dugaan korupsi dana hibah Sinode GMIM.
Kita pada umumnya mendukung, jangankan seratus persen, artinya seribu persen terkait pemberantasan korupsi. Tapi, jangan pilih.
Kenapa empat tahun, 2020, 2021, 2022, 2023 cuma GMIM yang diperiksa, ada apa? Sementara ada 34 sampai 41 organisasi yang menerima bantuan hibah, termasuk Polda 10 miliar,” sebut Pdt Billy, Selasa (6/05/2025).
“Padahal dana hibah itu sudah dianggarkan oleh KPU, sampai polsek-polsek sampai pengawal TPS-TPS, karena itu harus ada transparan, dan harus Polda juga harus diperiksa, jangan cuma GMIM yang diperiksa,” lanjutnya.
Apalagi kalau kita mau jujur kami dukung pemberantasan korupsi, tapi dipertanyakan juga kemana ini gratifikasi-gratifikasi, tambang-tambang, (kami) minta KPK usut itu,
Gratifikasi tambang itu besar dan ini tidak ada di program Presisi Kapolri. Jadi saya kira ini tidak tebang pilih. Kapolda bilang cinta GMIM tapi tidak terdaftar di SIT GMIM,” pungkas Pdt Billy.
Diberitakan sebelumnya, pendeta dan warga yang mengaku keluarga dari kampung datangi Polda Sulut, Selasa (6/05/2025) untuk menjenguk Pdt Hein Arina, salah satu tersangka dugaan korupsi dana hibah Sinode GMIM.
Namun saat hendak menuju ke ruangan Direktorat Tahti & Barang Bukti, mereka tertahan di bagian gerbang karena jumlahnya terlalu banyak. Sedangkan aturan besuk tahanan yang diizinkan hanya keluarga terdekat dan kuasa hukum.
Pdt Billy Johanes menyebutkan, kedatangan mereka merupakan spontanitas. “Karena kecintaan mereka kepada pimpinan atau Ketua Sinode Pdt Dr Hein Arina, mereka datang membesuk dan ini jam besuk.
Hari Selasa lalu 100 lebih kita diizinkan masuk dua dua orang, sekarang berubah kebijakan ini, kenapa kebijakan pimpinan Polda Sulut berubah-berubah,” kata Pdt Billy.(gnr)