WAJO – Kejaksaan Negeri Wajo, telah menetapkan 5 orang tersangka terduga pelaku kredit fiktif pada Bank Bri cabang sengkang. Dan kelima orang tersebut sudah di tahan oleh kejari wajo, pada Jum’at, 17/1/25
Sebelumnya Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Wajo telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli sehubungan dugaan tindak pidana korupsi adanya indikasi fraud di salah satu bank plat merah di Kabupaten Wajo
Terkait dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) berdasarkan Surat Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Wajo, tim Penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP untuk menetapkan para yang bersangkutan sebagai tersangka
Dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Wajo Print-06/P.4.19/Fd.1/11/2024 tanggal 21 November 2024 atas nama inisial M, S, dan N. Selain itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Wajo Nomor : Print -01 /P.4.19/ Fd.1/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 atas nama tersangka inisial K dan A.
Dengan pedoman hal tersebut di atas maka tim Penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP untuk menetapkan tersangka M dan K selaku Mantri, kemudian atas nama tersangka S, N, dan A sebagai Calo sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Wajo :
• Nomor 02/P.4.19/Fd.1/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 atas nama tersangka M;
• Nomor 03/P.4.19/Fd.1/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 atas nama tersangka S;
• Nomor 04/P.4.19/Fd.1/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 atas nama tersangka N;
• Nomor 05/P.4.19/Fd.1/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 atas nama tersangka K;
• Nomor 06/P.4.19/Fd.1/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 atas nama tersanka A.
Bahwa Para tersangka disangka melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasÂ
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaÂ
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, tim Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kelas IIB Sengkang.Â
Adapun alasan penahanan terhadap tersangka adalah:Â
1. Alasan Subyektif (berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP) yaitu :Â Dalam hal kekhwatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.Â
2. Alasan Obyektif (berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP) yaitu :Â Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan potensial estimasi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 762.230.553,-.(**)
Â