BEKASI – Para kepala Desa di Kabupaten Bekasi Bimtek Ke Bali bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan desa menjadi kontroversi, DPP GMI menduga adanya muatan politik dan desak DPMD transparan terkait anggaran.
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saepullah S.Pd.I, menekankan pentingnya transparansi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengenai anggaran yang digunakan untuk bimtek ke Bali.
“Aktivitas seperti ini memerlukan kejelasan terkait sumber dana dan tujuan sesungguhnya, untuk memastikan bahwa anggaran negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu,”ujarnya.
Sekum DPP GMI menyayangkan jika program-program yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat desa dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Mereka mendesak DPMD Bekasi untuk memberikan klarifikasi terbuka tentang anggaran yang dialokasikan untuk Bimtek kepala desa, serta memastikan bahwa program ini memberikan manfaat yang maksimal bagi perkembangan desa.
Menurutnya, DPMD Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait atas dugaannya. Namun, tekanan dari berbagai pihak, termasuk DPP GMI, menambah urgensi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Bimtek.
“DPMD harus memberi kejelasan mengenai sumber dana dan tujuan sebenarnya dari kegiatan, karena sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu,”tandasnya.
Terkait hal tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi Rahmat Atong S, S.TP. MM, saat di hubungi melalui whatsapp tidak ada jawaban sehingga berita ini terbit.(*)