TIMESULSEL.COM, SOFIFI – Demi Pendataan Keluarga 2021 (PK21) di 10 Kabupaten Kota Provinsi Maluku Utara (Malut), tidak segan-segan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Menghabiskan anggaran sebesar 3,1 Milyar untuk membiayai program tersebut. Hal itu diungkapkan Koordinator Bidang Administrasi BKKBN Maluku Utara, Mauren Jully, di ruang kerjanya, Senin (9/8/2021).
“Untuk anggarannya total di provinsi Maluku Utara itu 3,1 Milyar, disitu ada anggaran orientasi dan pelatihan. Pelatihan dari tingkat provinsi sampai ke kader pendata, kemudian ada operasional untuk kader yang mendata
“Door to door”. Kita punya dua metode pendataan, yaitu metode smart phone, satu lagi metode formulir, metode fomulir 5.500 per Kepala Keluarga, kalau untuk smart phone 6.500 per Kepala Keluarga yang didata,” terangnya.
Menurut Mauren, data tersebut nantinya dapat digunakan sebagai basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan program pembangunan lainnya.
Sehingga, pihaknya berjanji ketika data tersebut sudah rampung, maka data itu akan diserahkan ke pemerintah pusat dan daerah untuk dijadikan rujukan dalam pembangunan.
“Akan ada laporan ke Pak Gubernur selaku pimpinan di Provinsi, sifatnya kan berjenjang, nanti RT yang bersangkutan dia harus melaksanakan sarasehan.
Artinya, memaparkan data-data yang sudah di olah, kepada stakeholder, baik ditingkat RT, nanti naik lagi ke Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi,” bebernya. (**).