TIMESULSEL.COM, SOFIFI — Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba sebut ada pembangkang dalam kabinet AGK-YA yang tidak ingin Maluku Utara berkembang seperti daerah lainnya di Indonesia. Tidak hanya itu, para pembangkang tersebut diduga dapat menghambat tahapan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat Nasional Tahun 2021 yang dipusatkan di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.
“BKD (Badan Kepegawaian Daerah), itu dinas-dinas yang membangkang kita harus inventarisir yang selama ini mereka tidak pro aktif. Yah, apa boleh buat, mereka harus bergeser ke Ternate jangan dulu ke Sofifi,
Nanti mengganggu kita punya program. Jadi, suruh mereka di Ternate dulu sampai urusan STQ selesai baru mereka datang,” tegasnya pada saat memimpin rapat STQ, di ruang rapat lantai empat kantor gubernur, Kamis (24/6/2021) lalu.
Saking marahnya gubernur sampai meminta beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak perlu terlibat dalam kegiatan kepanitian STQ dan tidak perlu berkantor di Sofifi.
“Kase tau dorang (Pimpinan OPD) begitu, pigi saja di Ternate, so talalu lagi sampai dorang anggap enteng. Sampaikan ke grup (Grup whatsApp SKPD), bahwa gubernur bilang kalian tidak perlu datang (Ikut rapat STQ dan berkantor) di Sofifi,
Tinggal saja di Ternate sampai selesai kegiatan STQ baru kalian (Pimpinan OPD) datang. (Kasih tahu ke mereka, (Pimpinan OPD) begitu, pergi saja ke Ternate, sangat keterlaluan sampai mereka anggap enteng. Sampaikan ke grup (Grup whatsApp SKPD), bahwa gubernur bilang kalian tidak perlu datang (Ikut rapat STQ dan berkantor) di Sofifi,
Tinggal saja di Ternate sampai selesai kegiatan STQ baru kalian (Pimpinan OPD) datang,” kembali gubernur menegaskan sambil bergegas meninggalkan ruang rapat tanpa menjelaskan siapa saja yang dianggap pembangkang dan penghambat program Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Sementara, secara terpisah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir kepada wartawan, di kantor DPRD Maluku Utara, Jumat (25/6/2021) kemarin, mengatakan bahwa sebab kemarahan gubernur, karena ada beberapa pimpinan OPD yang tidak hadir pada saat rapat STQ.
“Oh iya, kebetulan kemarin ada dua rapat, yaitu rapat tindak lanjut dari Menteri ATR/BPN yang meminta pembahasan RTRW, jadi sudah terjadwalkan dengan Tidore. Mungkin ada pimpinan SKPD disana dan tidak mewakilkan (Ikut rapat STQ), mungkin ada yang terlihat kurang (Peserta rapat STQ) sehingga Pak Gubernur kecewa,” jelas Samsuddin.
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber dan amatan media ini pada saat rapat STQ di lantai empat kantor gubernur Maluku Utara pada tanggal 24 Juni 2021, terdapat beberapa Pimpinan OPD yang tidak mengikuti rapat STQ.
Ketidakhadiran beberapa Pimpinan OPD tersebutlah yang diduga kuat menyebabkan kemarahan gubernur Gani Kasuba, diantaranya, Kadis PUPR Jafar Ismail, Kadis Kelautan dan Perikanan Abdullah Assagaf, Kadis Kehutanan
Syukur Lila, Kadis Nakertrans Ridwan Hasan, Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Mulyadi Tutupuho, Karo Administrasi Pimpinan Rahwan K. Suamba, Kadis P3A, Kadikbud, Kadis BLH Fachrudin Tukuboya, Karo PBJ Saifuddin Djuba,
Kadis Pertanian Rizal Ismail, Kaban BKD Idrus Assagaf, Kadispar Tahmid Wahab, Kepala Inspektorar Nirwan MT. Ali, Kepala BPBD, Karo Organisasi Irwanto Ali, Kaban PKPAD Ahmad Purbaya, Sekwan Abubakar Abdullah, Karo Umum, dan Karo Ekonomi(*)