TIMESULSEL.COM, SENGKANG ( SULSEL ) — Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, di Kecamatan Belawa, terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BlT ) Dana Desa ( DD ) dan Bantuan Sosial Tunai ( BST )
Penyaluran BLT DD dikecamatan Belawa, baru ada 2 Desa yang telah menyalurkan yakni Desa Lautang dan Desa leppangeng, sedangkan penyaluran BST, semua Desa dan kelurahan di kecamatan belawa telah menyalurkannya.
Sekretaris Komisi I DPRD Wajo, Haeruddin, S.Sos, M.SI, mempertanyakan Kendala apa yang di alami, sehingga bantuan tersebut sampai saat ini belum juga di salurkan utamanya BLT DD.
” Kami hanya mempertanyakan kepada pak Desa, mengapa sampai hari ini, masih ada 4 Desa di kecamtan Belawa yang belum menyalurkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) DD,” kata Haeruddin
Sedangkan Anggota Komisi I , Andi syamsul alam, dalam panyampaiannya mengingatkan kepada seluruh penyalur bantuan baik kepala desa maupun, pak Lurah , supaya penyaluran blt, dapat berjalan lancar, supaya tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat, karena yang namanya bantuan pasti selalu banyak masalah,” ujar mantan Kadis Sintap itu.
Sementara Andi Merly Iswita, menyampaikan kepada pihak pemerintah Kecamatan, supaya selalu memberi edukasi terhadap masyarakat terkait penyebaran Vurus Covid 19.
Terlihat saat kami, Mau memasuki kantor Kecamatan belawa, masih terdapat beberapa Masyarakat yang tidak memakai masker.
” Sewaktu kami mau masuk di kantor kecamatan, saya melihat ada beberapa masyarakat yang tidak memakai masker, Mohon kepada pihak pemerintah kecamatan supaya masyarakat di edukasi terkait protokol Covid 19,” kata Andi Merly Iswita dalam penyampaiannya di ruang pertemuan kantor kecamatan belawa, Kami, 4/6/20.
Dia juga berharap supaya dalam penyaluran BLT, menghindari dampak lain, seperti dampak hukum, karena jangan sampai Corona berlalu, namun kita masih berurusan dengan hukum,” tandasnya.
Andi Malleleang, menyinggung terkait kunjungan kami di Kecamatan Belawa, adalah Kami ingin mengetahui dengan pasti kalau penyaluran bantuan tersebut betul betul terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga beban yang di pikul oleh masyarakat akibat dari corona virus, dapat teratasi dengan adanya penyaluran bantuan,” kata Andi Malleleang yang juga anggota Komisi I DPRD Kabupaten Wajo.
Lanjut Dia, bahwa akibat corona virus ini, bila nanti selesai masanya, maka tidak menutup kemungkinan ada lagi yang namanya bantuan penanganan pasca corona, mungkin 1 tahun ataukah 2 tahun kemudian, olehnya itu kami berharap kepada pihak Desa dan kelurahan supaya penyaluran bantuan ini harus selektif sehingga penyalurannya sesuai dengan masyarakat yang dituju,” jelasnya.
Setelah Corona Berlalu Kata Dia, tidak menutup kemungkinan akan muncul Wabah baru yaitu Korupsi Anggaran Corona, oleh karena itu, musti juga kita berhati hati, jangan sampai kita akan termasuk di dalam Waba baru itu,” tandasnya.
Lain halnya Anggota Komisi I DPRD Wajo, , Andi Tenrilengka, mempertanyakan terkait dengan data warga yang di terkirim ke pemerintah pusat dan daerah.
Dalam hal pengiriman data warga untuk penerimaan bantuan, menurut Dia, apabila dalam pengajuan penerimaan bantuan BLT memakai data lama, niscaya akan menimbulkan kekacauan, karena data lama akan mengalami perubahan kehidupan masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka hidupnya sudah sejahtera tapi masih tetap mendapat bantuan,” ujarnya
Oleh Sebab itu, musti pihak Desa dan kelurahan betul betul harus mengajukan data warganya yang layak menerima bantuan,” tambahnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, H. Ambo Mappasessu, sangat memahami, kalau dalam penyaluran bantuan BLT sangat rumit dan memusingkan, Apalagi adanya beberapa perubahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Karena itu saya berharap kepada pihak penyelenggara penyaluran banruan supaya tetap mengikuti prosedur yang sudah di tetapkan,” kata politisi Hanura itu.
Dia juga menyampaikan bahwa penyaluran BLT, tetap sangat terkait dengan hukum, karena itu musti juga kita berhati hati,” jelasnya.
Menanggapi Pertanyaan dari para Anggota komisi I, Kepala Desa Ongkoe, Muh. Ridwan,S.Pd. mengatakan bahwa pihaknya akan menyalurkan BLT DD, pada tahap ke 2, karena pada tahap I , kami belum sempat menyalurkannya, karena anggaran di alokasikan sesuai dengan progres yang telah di ajukan,” kata kades Ongkoe.
Sedangkan kades Lautang, sedikit menyalakan adanya pengiriman data penenerima bantuan memakai data lama 2015, bahkan menurut dia ada juga beberapa data yang di pake Dinas Sosial tahun 2012, Karena hampir sipenerima bantuan, kehidupannya sekarang sudah memadai, namun karena nama mereka sudah ada di daftar terpaksa tetap di berikan.
Dan terkait hal itu menimbulkan banyak protes di kalangan masyarakat, karena kenyataannya hidup sudah layak, namun tetap mendapat bantuan, dan semua persoalan ini merupakan beban daripada pemerintah Desa,” katanya.
Sementara Camat Kecamatan Belawa, Andi Nawasir.S, STP. Mengatakan bahwa terkait dengan adanya beberapa warga tadi yang tidak memakai masker, maka dari pihak pemerintah Kecamatan Akan tetap memperhatikan hal itu.
” Pihak Kami akan tetap selalu melakukan pengawasan dan edukasi terkait dengan penyebaran Covid 19 dan terutama edukasi protokol Virus corona,” ujar camat Belawa, Andi Nawasir.
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, di pimpin langsung ketua Komisi I, H. Ambo Mappasessu, turut hadir, Haeruddin, S.Sos, M.SI, (Sekretaris Komisi), A.Syamsul Alam, (Anggota), Andi Tenrilengka, (Anggota), Andi Malleleang (Anggota), Andi Merly Iswati (Anggota), Andi Suleha Selle (Anggota)dan juga Camat Belawa, Andi Nawasir.S,STP, Kasi Kesra Kecamatan Belawa, Ratna, ST, Ketua TKSK, Muh. Amin, S.Ag dan para Lurah dan Kepala Desa sekecamatan Belawa.
(Advertorial Humas DPRD Wajo)
Editor : Muin