TIMESULSEL.COM, SENGKANG ( SULSEL ) — Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Komisi I, terjun ke lapangan melakukan peninjauan percepatan penanganan Covid 19 di perbatasan kabupaten Wajo – kabupaten Soppeng.
Sebagai wakil rakyat kami merasa terpanggil untuk bersama-sama membantu, bagaimana cara menanggulangi Covid 19,” kata H. Ambo Mappasessu, Ketua Komisi I DPRD Wajo, Rabu (22/4/2020).
Dia menyampaikan bahwa, Kita ke sini untuk mengetahui apa keluhan anggota petugas posko di perbatasan, karena akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu kita dengar, maka kita turun di lapangan untuk cek langsung dan memastikan kebutuhan penjaga Posko, baik dari segi perlengkapan APD maupun kebutuhan lain karena Pemerintah kita ini sudah kucurkan 23 M untuk menangani Covid-19 ini,” Jelas H.Ambo Mappasessu..
Tujuan turun langsung bersama anggota ke lapangan ini, agar mengetahui langsung kondisi, keadaan Tim penjaga posko perbatasan yang ada di Sabbangparu Wajo – selanjutnya posko perbatasan yang ada di Liu,” katanya.
Selama di lapangan, dirinya langsung bertemu penjaga Posko dengan didampingi oleh kepala dusun, BPD dan ketua pemuda. Selain monitoring, dirinya juga turut memberikan sosialisasi akan penanggulangan Covid 19.
Ia juga menjelaskan bahwa alangkah tidak baiknya jika Anggara 23 M ini dikucurkan namun masih banyak keluhan dari Satgas penjaga perbatasan.
“Kemana sebanarnya ini 23 M, kenapa Satgas di perbatasan masih banyak kekurangan,”ucap politisi partai Hanura itu.
Ia menyayangkan kenapa anggaran sebesar itu, namun temuan di Lapangan masih banyak kekurangan termasuk APD bahkan ada yang mengaku bahwa ia terpaksa mengeluarkan uang Peribadi demi untuk bensin untuk pulang balik dari Posko ke Rumah, ungkapnya
Sementara, Sekretaris Komisi I DPRD Wajo Haeruddin, mengatakan bahwa untuk berperan dengan Covid-19 yang kita tidak tau dimana ujungnya ini, hanya ada dua pilihan, kita berlakukan PSBB atau tambah anggaran agar pahlawan kita bisa terfasilitasi untuk menjalankan tugasnya.
“Kalau keadaan seperti ini kita ada dua pilihan sekarang tambahkan anggaran atau perlakukan PSBB seperti yang dilakukan Makassar tinggal kita bersurat pada Menkes,”ujar Politisi Muda Partai PAN ini.
Sekedar diketahui dalam kunjungan dihadiri Ketua dan Sekretaris Komisi I DPRD Wajo juga dihadiri Anggota Andi Merly Iswita, Andi Sumange Alam dan Syamsu Alam. (Advertorial Humas DPRD Wajo)