TIMESULSEL.COM, SOFIFI – Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara (Malut) diketahui mengelola anggaran yang cukup fantastis, baik anggaran yang bersumber dari APBD maupun DAK Tahun 2021.
Yang ditaksir sekitar ratusan milyar itu diperuntukkan untuk pembangunan di Maluku Utara tidak pernah dikoordinasikan dengan wagub M. Al Yasin Ali.
Kepada awak media, Jumat 25 Juni 2021, di kantor gubernur, wagub M. Al Yasin Ali mengakui, Kadis PUPR Jafar Ismail sampai sekarang tidak pernah berkoordinasi terkait pembangunan di Maluku Utara. “Belum pernah, sampai sekarang belum pernah,” katanya.
Selain itu, menjelang pelaksanaan STQ tingkat nasional Tahun 2021 yang dipusatkan di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, wagub menilai harusnya Dinas PUPR tidak menutup diri dalam rangka percepatan pembangunan sarana pendukung STQ.
Tidak hanya itu, wagub juga menekankan agar Dinas PUPR harus pro aktif dalam percepatan pembangunan sarana pendukung STQ dan harus berkoordinasi dengan pihaknya maupun dengan gubernur.
“Artinya, Dinas PUPR selalu berkoordinasi, karena kita sekarang ini betul-betul fokus dalam rangka menghadapi STQ ini. Salah satunya pembangunan Mesjid Raya, itu yang mesti lebih intens dipercepat karena Oktober ini tinggal beberapa bulan saja,” harap wagub.
Untuk itu, wagub berjanji akan panggil Kadis PUPR untuk meminta penjelasan terkait dengan pembangunan di Maluku Utara, khususnya pembangunan sarana pendukung STQ. “Hal ini, saya akan sampaikan ke Pak Gubernur supaya bisa rapat dengan Dinas PUPR,” tutupnya (*)