TIMESULSEL.COM, SENGKANG ( SULSEL ) — Pihak anggota dprd kabupaten wajo dari komisi I sebagai salah satu mitra kerja dinas bksdm kabupaten wajo, mendesak pemkab agar segera melakukan pengisian jabatan yang masih kosong sampai saat ini, karena masih terdapat beberapa OPD
yang ada di kabupaten wajo agar segera dilakukan pengisian jabatan.
Hal ini tentunya sangat dipandang perlu dilakukan agar segera dilakukan pengisian tersebut karena ini menyangkut soal pelayanan maksimal untuk warga masyarakat dalam hal pelayanan.
Hal tersebut diungkapkan ketua komisi satu dprd wajo H. Ambo Mappasessu yang ditemui diruang kerja komisi l dprd wajo, 02/6/ 20
Selain mendesak ia tentu juga
menyanyangkan hal tersebut kenapa mesti tidak segera dilakukan pengisian jabatan tersebut padahal ini sudah berjalan agak lama,” ujarnya lagi.
Untuk itu kami mendesak pemkab agar sesegera mungkin melakukan pengisian jabatan/ lowong terhadap opd yang masih rangkap jabatan supsya segera diisi,” Tegas H.Ambo mappasessu yang juga politisi Hanura.
Dia juga menambahkan kalau dalam waktu dekat ini kami bersama anggota komisi l akan segera memanggil pihak pemkab dalam hal ini dinas bksdm wajo.
Untuk melakukan rapat komisi membahas hal tersebut karena ini sudah dianggap penting untuk segera dibahas dan dilakukan pengisian jabatan.
Apalagi saat ini, masih banyak yang Non job yah,..? kenapa tidak segera lakukan lelang jabatan,” Tambahnya
Insya Allah, Kalau tidak ada halangan, Rencana jumat ini kita akan panggil untuk lakukan rapat diruang komisi l dprd wajo dengan pihak bksdm wajo,” tandasnya
Seperti diketatui kalau sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Wajo yang jumlahnya ada sekitar 27 Dinas itu masih banyak ditemukan yang rangkap jabatan.
Pengisian jabatan untuk masing masing organisasi perangkat daerah (OPD) ini masih tertunda dan pelaksana ujian kompetensi untuk pengisian jabatan tersebut harus terhenti sementara akibat adanya dampak dari covid19 ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Wajo, Herman dihubungi terpisah sebelumnya tak menampik hal tersebut dan mengatakan kalau saat ini masih banyak jabatan yang dirangkap OPD dan ada sekitar 18 jabatan eselon II yang lowong alias belum terisi hingga saat ini.
Pengusulan berkas yang sekitar 46 orang yang disodorkan ke provinsi untuk dilakukan uji kompetensi untuk pengisian jabatan lowong tersebut harus tertunda sementara karena adanya dampak dari Covid19 ini.
“ Ini sudah kami usulkan dan ajukan namun tertunda sementara waktu karena covid19,” ucap Herman
Seperti contoh saat ini yang rangkap jabatan antaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas sosial, Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dijabat satu orang ,
Dinas PU Penataaan Ruang dan Pertanahan dan Dinas PMD juga dijabat satu orang,
Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan BPBD juga dijabat satu orang,
Disdukcapil dan Pemuda Olahraga dan Pariwisata juga di jabat satu orang,
Selain itu, sejumlah Dinas yang masih di jabat oleh Pelaksana Tugas ( PLTs ) seperti, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan tiga sistem Staf ahli yang juga masih lowong.
Disinggung soal jadwal untuk rencana pengisian jabatan tersebut yang masih dirangkap sejumlah Dinas, Herman belum mengetahui pasti dan belum adanya jawaban dari usulan yang masuk ke provinsi
Sebelumnya itu dijadwalkan bulan April lalu karena adanya covid19 ini sehingga tertunda,” jelasnya. ( Advertorial Humas DPRD Wajo )
Reporter : AE/AW